Hasil Rekap KPU Buktikan Jokowi dan PDIP Kuasai Provinsi Lampung
JAKARTA, TEMPO NEWS 188 - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'aruf Amin resmi mengalahkan pesaingnya Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di daerah Lampung menurut hasil rekapan dari KPU. Hasil tersebut muncul setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin Malam (13/5).
Rapat Umum itu juga dihadiri oleh masing - masing saksi dari paslon 01 dan paslon 02, bahkan saksi dari setiap parpol. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Joko Widodo - Ma'aruf Amin berhasil menorehkan kemenangan dengan perolehan hasil suara sebanyak 2.853.585 suara atau 59.3% di Provinsi Lampung. Sementara untuk Pabowo Subianto - Sandiaga Uno hanya berhasil meraih suara sebanyak 1.955.689 suara atau setara 40.7% suara sisanya.
"Hasil pemilu 2019 untuk Pilpres, Pileg, dan DPD di Provinsi Lampung dengan ini dinyatakan sah," kata Komisioner KPU RI Viryan Aziz. Total suara sah dalam Pilpres 2019 di Provinsi Lampung adalah 4.809.274. Sedangkan suara yang tidak sah mencapai 86.311 suara.
Persentase raihan suara yang di dapat oleh Jokowi terlihat meningkat pada Pilpres 2019 ini. Sementara, perolehan suara Pabowo Subianto terlihat menurun dalam Pilpres 2019. Pada lima tahun lalu, Jokowi - JK hanya mendapatkan 2.299.889 suara, sedangkan Prabowo - Hatta mendapatkan 2.033.924 suara.
Bukan hanya memenangkan pemuguntan suara dalam Pilpres saja, kader PDIP juga berhasil keluar sebagai pemenang dari hasil pemilihan Legislatif 2019 di Lampung dengan mengalahkan 15 partai lainnya dengan meraih 887.416 suara.
Kemenangan PDIP kemudian disusul oleh partai Golkar dengan perolehan 509.014 suara, kemudian PKB (433.087 suara , PAN (336.788 suara ), Demokrat (491.786 suara), Gerindra (488.478 suara), dan PKS (340.597 suara).
Kemudian masih berlanjut dengan Partai NasDem dengan perolehan 365.723 suara, Perindo (133.263 suara), PPP (112.108 suara), PSI (58.891 suara), Hanura (40.637 suara), Garuda (27.781 suara), PBB (15.522 suara), dan untuk posisi terbawah ditempati oleh PKPI dengan raihan (8.699 suara).
Sebelumnya, PDIP juga berhasil meraih keungulan di Pileg tahun 2014 silam. Kala itu PDIP berhasil merengkuh kemenangan juga di Provinsi Lampung dengan raihan suara sebanyak 711.346 suara. Sebelumnya, KPU juga telah merekapitulasi suara di sebelas provinsi lainnya. Provinsi tersebut diantaranya adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, DIY, dan Kalimantan Timur.
Sekilas Info Terkini
Selasa, Mei 14, 2019
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Hasil Rekap KPU Buktikan Jokowi dan PDIP Pimpinan Provinsi Lampung
Posted by Tempo News 188 on Selasa, 14 Mei 2019
Budiman Sudjatmiko Minta Polri Usut Langsung Pengancam Presiden Jokowi
JAKARTA, TEMPO NEWS 188 - Salah satu karder Partai PDIP, Budiman Sudjatmiko segera meminta Polri untuk segera menangkap aksi pengecaman yang mengancam Presiden Joko Widodo. Aksi pengecaman pembunuhan yang ditunjukan kepada Presiden Joko Widodo itu baru - baru muncul pada salah satu video di media sosial.
Hal itu langsung di sampaikan oleh Budiman dalam akun Twitter resminya pada Sabtu (11/5). Dirinya menuturkan bahwa orang yang mengumbar ancaman pembunuhan wajib ditindak secara hukum di negara ini.
Cuitan Budiman itu mendapatkan 138 retweet dan 62 komentar.
" Wajahnya sdh dikenali..orang yg mengumbar ancaman pembunuhan dgn bersumpah "Demi Allah akan memenggal presiden" di depan umum wajin ditindak . Jgn sampai ini dibiarkan & akhirnya terjadi konflik terbuka, "demikian Budiman.
Di dalam video yang berdurasi 20 detik itu, tampak seorang pemuda berbaju coklat dan berpeci menyatakan dirinya siap melakukan aksi kekerasan terhadap Presiden Joko Widodo.
"Jokowi siap lehernya kita penggal, "demikian ucap pemuda tersebut.
Sedangkan di sekeliling pemuda tersebut, tampak perempuan dan pria lainnya mengacungkan jari telunjuk dan jempol sebagai dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tim Tempo News 188 masih berusaha menghubungi pihak kepolisian terkait dengan kasus penyebaran video ancaman pembunuhan tersebut.
Pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'aruf Amin unggul sementara dengan hasil 56.3 persen sedangkan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno unggul dengan hasil 43.7 persen menurut hasil perhitungan dari situs Sistem Hitung KPU.
Total suara yang diperoleh masing - masing adalah 66.301.570 suara untuk Jokowi-Ma'aruf Amin sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencapai 51.457.975 suara.
Budiman Sudjatmiko Minta Polri Segera Tangkap Pengancam Presiden Jokowi
Posted by Tempo News 188 on Sabtu, 11 Mei 2019
Jokowi Kuasai Suara di Bangka Belitung
JAKARTA, TEMPO NEWS 188 - Pasangan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'aruf Amin untuk saat ini sedang unggul dalam Pilpres 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah mengesahkan rekapitulasi suara di Bali dan Bangka Belitung.
Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 yang digelar hari Juma't (10/5) malam tersebut, tercatat bahwa Jokowi - Ma'aruf berhasil memborong 2.846.786 suara di dua provinsi tersebut. KPU menegaskan bahwa ada 3.348.436 suara yang tercatat di Bali dan Bangka Belitung dan semua suara itu dinyatakan sah.
Bali dikenal sebagai salah daerah yang berbasis PDIP yang menyokong suara Jokowi - Ma'aruf. Sementara di provinsi Bangka Belitung yang dikenal sebagai kampung halaman mantan orang nomor 1 di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu juga turut mendukung Jokowi - Ma'aruf,
Berbeda dengan posisi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno hingga saat ini baru berhasil mengumpulkan suara sebanyak 501.650 atau hanya 14,98 persen suara yang sah dari kedua provinsi tersebut. Dari hasil tersebut, Prabowo terbukti kalah banyak suara dari Jokowi di kampung halamannya mantan orang nomor 1 di Jakarta tersebut.
KPU juga menyatakan sebanyak 4.195.521 orang yang tecatat tinggal di kedua ptovinsi tersebut, dan sebanyak 3.423.701 atau 81,60 persen diantaranya menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi rakyat itu untuk menentukan hak pilihnya pada Pilpres 2019.
Pada pileg, PDIP untuk sementara ini masih unggul. Partai yang berlambangkan banteng tersebut berhasil mengumpulkan 1.427.234 atau 47,65 persen suara yang telah dinyatakan sah. Bahkan PDIP untuk saat ini masih unggul daripada 16 partai politik lainnya. Pesaing terberat PDIP sejak orde baru adalah Partai Golkar yang juga berhasil mengumpulkan 484.288 suara.
Kemudian di susul juga oleh Partai Nasdem (186.413 suara), Partai Gerinda (184.753 suara), Partai Demokrat (177.256 suara), Partai Hanura (96.096 suara), PKS (73.304 suara), PKB (68.922 suara), dan PSI (60.038 suara).
Disamping itu masih ada beberapa partai diantara lainnya adalah Partai Berkarya (55.351 suara), Perindo (52.496 suara), PPP (48.749 suara), PBB (39.969 suara), PAN (22.966 suara), Partai Garuda (12.547 suara), dan PKPI (5.152 suara).
KPU kini tengah menggelar rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat nasional hingga 22 Mei 2019. Hari ini, rapat dikabarkan akan digelar di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Bengkulu.
Sekilas Info Terkini
Sabtu, Mei 11, 2019
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Prabowo Akan Terus Mencari Bukti Kecurangan
Jakarta, TEMPO NEWS 188 - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto semakin panas dengan hasil real count yang diterimanya. Dirinya juga sempat menumpahkan keluh kesahnya seputar pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 kepada perwakilan kedutaan dan media asing di rumahnya.
Proses wawancara tersebut digelar secara rapat dan bersifat pribadi. Bahkan dirinya tidak mengizinkan media lokal untuk ikut dalam acara wawancara tersebut dan dirinya hanya mengundang sejumlah media asing dalam wawancara tersebut. Dalam wawancara tersebut, Prabowo menyatakan dirinya tidak menerima hasil real count yang di putuskan oleh KPU dan dirinya menyatakan ada hasil kecurangan yang terjadi di Pilpres 2019 itu.
Prabowo juga menyatakan pada Pilpres 2014 lalu, dirinya mengklaim bawah sudah memenangkan pemilihan tersebut, namun hasil dari KPU tetap menyatakan Joko Widodo sebagai pemenang dan dirinya ikut menghadiri acara pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014 - 2019. Pada wawancara kali ini, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak terima dengan hasil tersebut. Bahkan capres nomor urut 02 ini menyatakan "Kali ini saya tidak akan menerima pemilu yang curang ini" ujarnya.
Prabowo menyinggung sejumlah hal yang menurutnya curang itu dilakukan oleh pihak pertahana capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Prabowo mengklaim bahwa dari 6.7 juta pemilih di 73 ribu TPS, banyak yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Bahkan dirinya juga berkomentar kubu sulit mendapatkan izin untuk berkampanye.
Dari hasil laporan terkini, kubu Prabowo mengklaim bahwa Sistem Informasi Perhitungan dari KPU yang kerap ditemukan salah memasukan data sehingga hasil tidak singkron. Prabowo terus mendesak pihak audit tim independen untuk segera mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan di pemilu 2019 yang kini telah memasuki tahap rekapitulasi perhitungan suara.
Komentar Prabowo di Depan Media Asing : Saya Tidak Akan Terima Semua Ini
Posted by Tempo News 188 on Selasa, 07 Mei 2019
Coretan di Transjakarta Sebagai Luapan Aksi Rezim Fasis
JAKARTA, TEMPO NEWS 188 - Aksi mewarnai sepanjang separator Transjakarta di Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut May Day berlangsung di seputaran Patung Kuda di daerah Jakarta Pusat pada hari Rabu ini.
Separator atau pembatas jalan antara jalur umum dengan jalur Bus Transjakarta yang berada tepat di depan Gedung Kementrian Pariwisata dicoret dengan pilox dengan menuliskan tulisan " Rakyat Anti Kapitalis " dan " Rezim Fasis " oleh beberapa buruh yang melakukan demon di depan area Gedung.
Terlihat juga tidak ada aparat keamanan yang menghalangi aksi vandalisme tersebut. Aparat keamanan hanya terlihat sibuk membuat barikade untuk menghalau para buruh yang terlibat dalam aksi May Day yang telah memasuki jalanan Medan Merdeka Barat.
DESAKAN TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO
Selain itu, para buruh juga mendesak agar pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pengupahan tetap bergema di hari peringatan Hari Buruh Internasional pada tahun 2019 ini.
Pada peringatan Hari Buruh tahun lalu, para buruh yang ikut memperingati acara tahunan tersebut juga mengemakan untuk melakukan pencabutan peraturan yang pernah di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 silam.
Seruan " Cabut PP 78 " itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Serikat Buruh Indonesia ( Sekjen GSBI ) Emelia Yanti Siahaan saat menyampaikan orasi politik dalam acara peringatan May Day 2019 di sekitar Patung Kuda, Rabu (1/5).
SERUAN PARA BURUH DALAM PERINGATAN HARI MAY DAY
Selain itu, para buruh juga menyampaikan aspirasi lainnya yang diserukan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda, antara lainnya adalah seruan dalam hal penurunan harga bahan kebutuhan pokok, reformasi sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penghentian kekerasan berbasis gender, serta pemberian hak - hak buruh perempuan.
Disamping itu, dari hasil survei tim tempo news 188 di lapangan, para buruh juga menyerukan ratifikasi Konvensasi ILO Nomor 183 tentang Perlindungan, Maternitas, penindakan tegas pelaku usaha yang melanggar hak buruh, penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA), penganiayaan buruh Indonesia, serta penghapusan sistem kerja kontrak outsourcing dan magang.
